Tanjab Barat, liputanJambi.id – Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pematang Lumut di depan kantor PT PetroChina belum menemukan titik terang. Upaya mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah kecamatan belum membuahkan hasil yang signifikan, Rabu (10/9/2025).

Pertemuan yang diadakan di aula Kantor Camat Betara tersebut dihadiri oleh perwakilan pengunjuk rasa, manajemen PT PetroChina, subkontraktor, Camat Betara, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Meski berlangsung cukup lama, mediasi tersebut belum mampu menjembatani perbedaan pandangan antara kedua belah pihak.

R. Sinaga, selaku koordinator aksi, mengungkapkan "Hasil mediasi tadi hanya mempertemukan kami dengan subkontraktor dan PetroChina. Belum ada hasil konkret terkait tuntutan kami," ujarnya.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi Camat Betara yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut.

Adapun tuntutan utama dari Aliansi Masyarakat Pematang Lumut adalah transparansi dan prioritas dalam rekrutmen tenaga kerja.

Mereka menduga kuat bahwa banyak pekerja yang dipekerjakan oleh PT PetroChina dan subkontraktornya adalah tenaga kerja ilegal yang berasal dari luar daerah.

"Kami meminta PT PetroChina dan seluruh subkontraktor untuk mematuhi aturan terkait perekrutan tenaga kerja. Kami menduga kuat banyak karyawan yang dipekerjakan secara ilegal dan tidak mengikuti aturan yang berlaku," tegas Sinaga.

Para pengunjuk rasa juga menyoroti ironi di mana banyak perusahaan beroperasi di wilayah mereka, namun angka pengangguran di kalangan masyarakat lokal masih tinggi. Mereka mempertanyakan kebijakan perusahaan yang dinilai kurang memperhatikan tenaga kerja lokal.

Menanggapi situasi ini, Sinaga menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan anggota aliansi untuk menentukan langkah selanjutnya. Ia mengisyaratkan kemungkinan aksi demonstrasi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak diindahkan.

"Apabila di pertemuan selanjutnya tidak ada hasil, maka kami akan menggelar aksi demo lagi dengan jumlah massa yang lebih banyak," katanya.

Sementara itu, Humas PT PetroChina, Eko, menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat undangan resmi untuk membahas masalah ini secara lebih rinci. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja di PT PetroChina telah memiliki mekanisme yang jelas dan transparan.

"Semuanya ada mekanismenya, sudah dilaksanakan. Ini hanya tuntutan tenaga kerja, yang subkontraktor juga ada mekanisme yang harus diikuti. Tidak semua, walaupun sudah melamar, harus diterima, kan tidak. Nanti akan diumumkan secara transparan ke kantor desa, supaya apa yang diharapkan mereka (masyarakat) bisa terpenuhi," jelas Eko.

Menanggapi tudingan adanya praktik nepotisme dalam rekrutmen tenaga kerja, Eko membantah dengan tegas. "Tidak juga. Itu hanya persepsi. Kalau memang ada buktinya, kita juga terbuka. Siapa yang menyerahkan uang, pokoknya akan diproses secara prosedural hukum," ungkap Eko.(cw)