Tanjabbar,- Praktik yang kurang profesional diduga terjadi di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Kepala Samsat Tanjabbar, Junaidi, diduga mengarahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk menggunakan jasa perantara atau calo dalam proses pembayaran pajak.

Hal ini memicu keluhan dari masyarakat yang merasa dipersulit dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Dugaan ini mencuat setelah Junaidi memberikan pernyataan kontroversial yang menyarankan agar pembayar pajak menggunakan biro jasa untuk mempermudah urusan.

"Kalau mau gampang, langsung saja serahkan ke biro. Bayar ganti STNK dengan ganti pelat kendaraan Rp 160 ribu, ditambah bayar uang jasa biro nya Rp 150 ribu. Jadi totalnya Rp 310 ribu," ujarnya, mengarahkan pembayar pajak untuk menggunakan jasa biro jika ingin mendapatkan pelat motor baru.

Junaidi bahkan menambahkan bahwa dirinya lebih memilih menggunakan biro jasa karena memiliki banyak kendaraan dan tidak ingin repot.

"Kalau saya sih lebih pilih bayar ke biro jasa. Walaupun saya orang Samsat, karena kendaraan saya banyak. Intinya saya tidak mau mempersulit diri sendiri," ungkapnya.

Pernyataan ini sontak membuat kaget Hengky, seorang warga Tanjabbar yang hendak membayar pajak kendaraannya. Ia menilai bahwa kepala Samsat tidak memberikan contoh yang baik sebagai instansi pelayanan publik dan tidak memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat.

"Seharusnya saat masyarakat ingin membayar pajak jangan dipersulit, bukannya masyarakat datang minta sedekah," tegas Hengky.

Masyarakat Tanjabbar berharap agar pemerintah kabupaten segera merespons keluhan ini dan menindaklanjuti dugaan praktik yang tidak profesional di Samsat Tanjabbar.

Mereka berharap agar pelayanan di Samsat dapat ditingkatkan dan proses pembayaran pajak dipermudah, tanpa harus melalui perantara yang justru menambah biaya. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Samsat Tanjabbar, M. Aries Junaidi, belum dapat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat ini.

Media masih berupaya untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Pemerintah pusat sendiri sedang menggalakkan peningkatan pendapatan dari sektor pajak. Namun, di lapangan, oknum pegawai pemungut pajak justru terkesan mempersulit pembayaran, yang bertentangan dengan upaya pemerintah.(Cw)