Kuala Tungkal, – Dalam semangat kepedulian sosial dan peringatan Hari Perumahan Nasional, Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag, kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) yang secara khusus ditujukan untuk meringankan beban ekonomi para pekerja informal. Kegiatan penyaluran ini menyasar abang becak, pengemudi ojek online (Ojol Maxim), serta tukang gerobak, dan berlangsung di halaman rumah dinas Bupati pada Selasa (2/9).
Penyaluran bansos ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri yang disampaikan pada rapat koordinasi melalui Zoom Meeting pada Sabtu, 30 Agustus 2025 lalu.
Mendagri menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk mengintensifkan program-program pro-rakyat, termasuk penyaluran bansos, guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di tengah tantangan ekonomi.
Bupati Anwar Sadat menyampaikan bahwa bantuan ini adalah manifestasi nyata dari perhatian pemerintah kepada kelompok masyarakat yang berjuang keras mencari nafkah setiap hari.
"Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban mereka sekaligus menjaga ketahanan sosial masyarakat kita," ujar Bupati, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berada di sisi rakyatnya.
Lebih lanjut, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah akan senantiasa mengimplementasikan berbagai program sosial yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Inisiatif ini tidak hanya terbatas pada bantuan sembako atau bansos, melainkan juga meliputi program pasar murah serta kegiatan lain yang strategis untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Antusiasme dan rasa terima kasih terpancar jelas dari wajah para penerima manfaat. Mereka mengaku sangat terbantu dengan adanya inisiatif ini, yang dirasakan sebagai uluran tangan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Turut hadir mendampingi Bupati dalam acara penyaluran bansos ini adalah Sekretaris Daerah, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.(cw)
